JAKARTA , LENSACYBER.COM — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Fanni Aminadia, S.E., M.MM., atas sengketa kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Laskar Merah Putih (LMP) melawan Menteri Hukum Republik Indonesia.
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta Nomor Perkara 215/G/2026/PTUN.JKT, majelis hakim memutuskan memenangkan pihak penggugat.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan batal Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum Nomor AHU-0000054.AH.01.08.TAHUN 2025 tertanggal 14 Januari 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih.
Atas putusan tersebut, PTUN Jakarta memerintahkan Menteri Hukum RI selaku tergugat untuk mencabut SK tersebut.
Pihak tergugat juga diwajibkan menerbitkan SK baru terkait pengesahan kepengurusan LMP yang merujuk pada Akta Pernyataan Kesepakatan dan Penetapan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Nomor 05 tertanggal 10 Oktober 2025 di hadapan Notaris Neneng Yuhelmi Zajjah, S.H., M.H., M.Kn., serta membebankan biaya perkara kepada pihak tergugat.
Kemenangan hukum ini memperkuat legimitiasi kepemimpinan Plt Ketua Umum Fanni Aminadia, Sekretaris Jenderal Hendrikus A. Widodo, serta jajaran Dewan Pendiri dalam menjaga legalitas organisasi.
Menanggapi putusan tersebut, Ketua LMP Markas Daerah (Mada) Jawa Tengah, Advokat Adi Prayitno, S.H., M.Kn., menyambut baik keputusan majelis hakim. Pihaknya menegaskan bahwa putusan ini menjadi titik balik kembalinya marwah dan keabsahan organisasi kepada para pendiri.
”Kami keluarga besar LMP Jawa Tengah bersyukur atas kemenangan Ibu Fanni dan para pendiri. Sudah saatnya LMP kembali bersatu di bawah pengurus dan dewan pendiri yang sah sesuai aturan hukum dan undang-undang. Tidak ada lagi dualisme LMP,” tegas Adi Prayitno kepada awak media, Selasa (10/11/2026) malam.
Adi menambahkan, LMP Mada Jawa Tengah akan segera berkonsolidasi untuk mengembalikan marwah organisasi serta berkoordinasi dengan seluruh instansi pemerintah terkait mengenai legalitas terbaru kepengurusan LMP.
Tidak ada Respon