INDRAMAYU, LENSACYBER.COM – Pengelolaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Indramayu kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar yang diperuntukkan bagi sewa armada truk pengangkut sampah dan disebut-sebut belum terealisasi hingga pertengahan Juni 2026.
Informasi tersebut diperoleh dari sumber internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang enggan disebutkan identitasnya. Menurut sumber tersebut, anggaran yang telah tersedia sejak awal tahun itu hingga kini belum menunjukkan realisasi yang jelas, meskipun kebutuhan armada pengangkut sampah di sejumlah wilayah dinilai cukup mendesak.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan, mengingat layanan pengelolaan sampah merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan anggaran tersebut belum terserap. Apakah karena proses pengadaan yang belum selesai, kendala administratif, perencanaan yang berubah, atau faktor lainnya. Yang jelas, sampai saat ini realisasinya belum terlihat,” ujar sumber tersebut, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, nilai anggaran yang tersedia sejatinya dapat dimanfaatkan untuk menyewa sejumlah armada tambahan guna memperkuat layanan pengangkutan sampah di Kabupaten Indramayu.
Di sisi lain, sejumlah kalangan masyarakat menilai keterlambatan realisasi anggaran berpotensi berdampak terhadap efektivitas pelayanan kebersihan, terutama apabila jumlah armada yang tersedia saat ini belum mampu mengimbangi volume sampah yang terus meningkat.
Tokoh masyarakat Kecamatan Sindang, Tomi Susanto, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai armada pengangkut sampah merupakan kebutuhan penting yang tidak seharusnya mengalami keterlambatan dalam pengadaannya.
“Persoalan sampah berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Jika armada terbatas, tentu akan berpengaruh terhadap kecepatan pengangkutan sampah dan berdampak pada kebersihan lingkungan,” ujarnya.
Tomi berharap Pemerintah Kabupaten Indramayu dapat memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait penyebab belum terealisasinya anggaran tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkembang di tengah publik.
Sorotan serupa juga datang dari Aktivis Peduli Lingkungan Kabupaten Indramayu, Ahmad Nur Irsyad. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik merupakan hal yang sangat penting, terlebih jika berkaitan dengan layanan dasar masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status anggaran tersebut. Jika memang terdapat kendala teknis maupun administratif, sebaiknya disampaikan kepada publik agar tidak menimbulkan berbagai asumsi,” kata Irsyad.
Ia juga mendorong adanya evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran agar setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Dedi Agus Permadi, belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan awak media.
Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan kesempatan klarifikasi kepada pihak DLH Kabupaten Indramayu guna memperoleh penjelasan yang utuh dan berimbang terkait informasi tersebut.
Belum terserapnya anggaran yang diperuntukkan bagi layanan pengelolaan sampah ini menjadi perhatian publik karena menyangkut efektivitas pelayanan kebersihan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, transparansi serta kejelasan informasi dari pihak terkait dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.*(D Duryanto)
Tidak ada Respon