Foto: Ilustrasi
KETAPANG, LENSACYBER.COM — Masalah distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan gas Elpiji 3 kg di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kembali menuai keluhan warga. Kendati harga Pertalite eceran di kawasan perkotaan mulai berangsur normal, lonjakan harga yang signifikan justru masih mencekik warga di wilayah pedalaman dan pedesaan.
Masyarakat mengimbau kesadaran para pengantre, pedagang BBM eceran bersubsidi, hingga subpenyalur gas melon agar tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dari komoditas bersubsidi yang sejatinya ditujukan untuk warga berpenghasilan rendah.
Di Kecamatan Benua Kayong, kawasan perkotaan Ketapang, harga Pertalite eceran dilaporkan sudah relatif stabil di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter. Namun, harga gas melon di tingkat eceran masih dibanderol hingga Rp45.000 per tabung, sebagaimana dituturkan warga setempat pada Minggu (6/9/2026).
Kondisi kontras terjadi di wilayah yang berada lebih jauh dari pusat kota. Di Kecamatan Sungai Laur, misalnya, harga Pertalite di sekitar area pasar menyentuh Rp15.000 per liter, sementara di pedalaman melambung hingga Rp25.000 per liter. Untuk Solar subsidi, harganya dijual mulai dari Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter.
”Begitu juga Elpiji 3 kg, dijual mulai dari Rp30.000 di kawasan pasar hingga Rp45.000–Rp55.000 per tabung di wilayah pelosok desa,” terang warga Desa Merabu Jaya berinisial SI. Minggu, (6/9/2026).
Senada dengan hal itu, warga di Kecamatan Simpang Hulu juga harus merogoh kocek lebih dalam. Akhim, seorang warga setempat, mengungkapkan bahwa harga Pertalite dan Solar di wilayahnya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter, sedangkan harga gas melon mencapai Rp50.000 per tabung.
Kenaikan harga BBM dan Elpiji bersubsidi yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) ini memicu desakan keras kepada pemerintah daerah dan pihak berwenang untuk segera turun tangan. Warga berharap ada penertiban berkala terhadap para subpenyalur maupun pedagang eceran nakal.
Meskipun menyadari harga eceran sulit sepenuhnya disesuaikan dengan tarif resmi BPH Migas, masyarakat meminta agar lonjakan harga setidaknya ditekan pada batas yang wajar dan terjangkau bagi golongan kurang mampu.
Berdasarkan pemantauan lapangan per 6 September 2026, belum terlihat adanya penyesuaian maupun penertiban harga BBM dan gas bersubsidi di sejumlah wilayah pedesaan agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, khususnya di pedalaman Ketapang.
Tidak ada Respon