Pembangunan Melambat, Masyarakat Dorong Pemkab PPU Cari Solusi

Lensacyber
A-AA+A++

PENAJAM, LENSACYBER.COM — Penurunan kapasitas fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai dirasakan berbagai kalangan. Perlambatan pembangunan, keterlambatan pembayaran honor, hingga minimnya proyek yang berjalan menjadi sorotan publik di tengah kondisi APBD yang disebut mengalami penurunan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Ketua DPP LSM Guntur, Kasim Assegaf, menilai kondisi tersebut tidak bisa ditutupi dengan narasi normatif pemerintah. Menurut dia, masyarakat sudah merasakan langsung dampak dari pengetatan anggaran yang terjadi di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.

“Realitas hari ini memang pahit bagi masyarakat PPU. Roda pembangunan yang sebelumnya berjalan mulai melambat. Honor pegawai memang tetap dibayarkan, tetapi mengalami keterlambatan.

Aktivitas usaha ikut terdampak karena perputaran ekonomi melemah,” kata Kasim Assegaf, Minggu, 17 Mei 2026.

Baca Juga :  Jelang Deklarasi, Dewan Pembina IJEN: Perkuat Sektor Organisasi DPP

Ia juga menyinggung kondisi para kontraktor lokal yang hingga kini masih menunggu kejelasan pembayaran proyek.

Menurutnya, banyak pelaku usaha konstruksi memilih diam meski mengalami tekanan ekonomi akibat belum cairnya sebagian pembayaran pekerjaan.

“Kontraktor masih menggantung sekitar 30 persen pembayaran. Mereka merintih dalam diam. Di tengah kondisi seperti ini, pemerintah seharusnya lebih fokus mencari solusi dibanding sibuk membantah bahwa daerah tidak memiliki utang kepada pihak ketiga,” ujarnya.

Kasim mengatakan hingga pertengahan Mei 2026 belum terlihat aktivitas proyek strategis daerah yang berjalan signifikan selain program bantuan keuangan.

Hal itu memunculkan pertanyaan publik mengenai langkah konkret pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal.

Baca Juga :  Qodari Respons Tegas Tudingan Amien Rais ke Seskab Teddy: Korban Hoaks AI

Menurut dia, pemerintah daerah perlu membuka ruang komunikasi lebih luas dengan masyarakat, swasta, hingga stakeholder lain guna mencari formulasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjaga perputaran ekonomi lokal tetap hidup.

“Bupati harus lebih produktif, inovatif, dan solutif dalam membaca situasi fiskal daerah. Jangan sampai pembangunan stagnan karena kurangnya komunikasi dan terobosan kebijakan,” katanya.

Meski demikian, Kasim mengajak masyarakat tetap memberikan dukungan kepada pemerintah daerah agar mampu keluar dari tekanan fiskal yang sedang dihadapi.

Ia menilai kolaborasi seluruh elemen menjadi penting agar PPU tetap mampu menjaga stabilitas pembangunan di tengah tantangan ekonomi saat ini. (Red)