AM Hendropriyono: Waspadai Adu Domba Rakyat vs Pemerintah

Lensacyber
A-AA+A++

 

JAKARTA, LENSACYBER.COM – Guru Besar Bidang Intelijen Jenderal TNI (Purn) Prof. AM Hendropriyono mengajak seluruh elemen bangsa untuk mewaspadai adanya upaya adu domba yang dilakukan pihak-pihak tertentu lewat penyebaran informasi yang tidak benar, hoaks dan provokasi.

Berikut petikan wawancara Kilat.com dengan AM Hendropriyono pada Kamis, 18 Juni 2026 di Jakarta.

Saat ini maraknya fitnah dan hoax di masyarakat sudah viral, bagaimana bapak melihat hal tersebut?

Kita semua perlu waspada terhadap berbagai informasi yang tidak benar, apalagi fitnah, hoaks, dan provokasi yang sengaja disebarkan untuk mengadu domba sesama anak bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa perpecahan sering kali diawali oleh informasi yang menyesatkan dan kecurigaan yang sengaja ditanamkan di tengah masyarakat.

Dalam negara demokrasi, segala aspirasi harus disalurkan melalui mekanisme yang sah, damai, dan konstitusional.

Setiap upaya yang mendorong kebencian, permusuhan, atau Tindakan inkonstitusional yang mengancam pemerintahan yang sah dan stabilitas negara patut diwaspadai bersama.

Karena itu, marilah kita mengedepankan akal sehat, tabayun, dan penghormatan terhadap hukum.

Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas sumber dan tujuannya.

Persatuan bangsa, ketertiban konstitusi, dan keselamatan negara harus selalu ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun ambisi politik sesaat.

Baca Juga :  Fahri Hamzah Luncurkan Buku Strategi Swasembada Papan 2045

Bangsa Indonesia harus waspada terhadap hoaks, fitnah, dan provokasi yang bertujuan mengadu domba masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Demokrasi hanya dapat berkembang dengan baik apabila perbedaan disalurkan melalui cara-cara yang damai, beradab, dari konsitusional.

Segala bentuk upaya inkonstitusional yang mengancam persatuan bangsa dan pemerintahan yang sah tidak boleh memperoleh tempat dalam kehidupan bernegara.

Telah beredar tuduhan yang mengaitkan orang-orang yang ada di dekat bapak berada di balik gerakan yang mengkritik keras pemerintah, dan bagaimana komitmen seorang purnawirawan TNI terhadap stabilitas negara dan sumpah prajuritnya?

Saya menegaskan bahwa saya dan orang-orang yang dekat dengan saya tidak terlibat, tidak mendukung, dan tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk melakukan kegiatan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Dalam negara demokrasi, penyampaian pendapat di muka umum harus tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi.

Karena itu, segala tuduhan yang mengaitkan saya atau orang-orang di sekitar saya yang beragenda menggulingkan pemerintah tanpa bukti yang sah adalah hoaks dan fitnah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sejak dahulu saya mengabdikan diri kepada negara dalam berbagai penugasan. Prinsip saya tetap sama: menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan stabilitas nasional.

Baca Juga :  Dewan Pimpinan  Pusat (DPP) Ikatan Jurnalis Independen Nusantara Sukses Gelar Acara Rapat Penetapan Struktur organisasi

Kritik terhadap kebijakan pemerintah di negara demokrasi manapun tidak boleh bertujuan untuk merebut atau menggulingkan kekuasaan. Karena hal itu bukanlah jalan yang saya yakini.

Saya mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada hoaks dan selalu memeriksa fakta sebelum menyebarkan informasi. Saya tidak pernah dan tidak akan berada di belakang demonstrasi apa pun untuk menggulingkan pemerintah.

Komitmen saya terhadap Sumpah Prajurit sejak masih aktif dulu sampai dengan sudah purnawirawan saat ini adalah menjaga negara, bukan malah merusaknya.

Bagaimana bapak melihat perbedaan pandangan politik, di dalam lingkaran sebuah keluarga?

Hubungan keluarga adalah fakta biologis dan sosial, sedangkan pandangan politik adalah pilihan pribadi. Tidak tepat mencampuradukkan keduanya.

Anak, menantu, saudara, besan, maupun kerabat dapat saja memiliki pandangan politik yang berbeda-beda.

Dalam politik, setiap orang bertanggung jawab atas sikap dan tindakannya sendiri, bukan atas hubungan kekeluargaan. Kekerabatan tidak identik dengan kesamaan ideologi.

Hubungan darah tidak dapat dijadikan bukti adanya hubungan politik.*(Red)

Source : kilat.com