Ketapang, Lensacyber.com – Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Orang Melayu (DPC POM) Sungai Laur bersama Koalisi Ormas Bersatu membeberkan komitmen bersama antara pihak Pertamina dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait pengawasan ketat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini diambil guna mengantisipasi praktik mafia BBM pasca-audiensi strategis yang digelar di Pontianak pada 22 Juni 2026 lalu.
Pertemuan yang dihadiri oleh aliansi ormas, tokoh masyarakat, serta tokoh agama dari Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang tersebut berlangsung alot. Melalui perdebatan sengit dan pertimbangan mendalam, pemerintah melalui Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, akhirnya menelurkan surat keputusan yang memuat dua poin krusial.
Pertama, demi menjaga kelancaran penyaluran BBM bersubsidi jenis JBT (Solar) dan JBKP (Pertalite) yang sempat mandek akibat proses hukum, Sales Area Manager (SAM) PT Pertamina Patra Niaga Kalbar diminta segera mengambil langkah operasional taktis di SPBU No. 64.788.16 Sungai Laur. Kedua, pemulihan distribusi ini dinilai sangat mendesak bagi hajat hidup masyarakat sekaligus menjadi instrumen strategis pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi daerah.
”Melalui kesepakatan ini, SPBU 64.788.16 yang statusnya masih dalam proses hukum akhirnya diizinkan kembali melayani penjualan BBM bersubsidi demi kepentingan masyarakat,” ujar Ketua DPC POM Sungai Laur, Hendra Wahyudi, saat memberikan keterangan kepada media investigasi. Rabu (24/06/2026).
Lebih dari sekadar memulihkan pasokan, Koalisi Ormas Bersatu juga menuntut transparansi total. Pihak SPBU diwajibkan membuka laporan berkala serta nota penjualan BBM bersubsidi kepada publik secara berkala. Hendra menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang toleransi sedikit pun bagi penyelewengan di lapangan.
”Sekecil apa pun permainan nakal dari pengurus SPBU, jika dicurigai dan terbukti, kami dari lima ormas bersatu tidak akan lagi memberikan teguran atau somasi, melainkan langsung melakukan tindakan tegas,” kata Hendra dengan nada memperingatkan.
Komitmen bersama ini diperkuat oleh lima poin pakta integritas yang ditandatangani oleh Whidi Tri Adhi Hidayat selaku perwakilan SAM Pertamina Patra Niaga Wilayah Kalbar, serta Hironimus Hero selaku Asisten II Sekretariat Daerah Kalbar. Adapun lima ormas yang resmi bertanda tangan dan berkomitmen mengawal, memantau, serta memeriksa nota keluar-masuk BBM bersubsidi di SPBU Sungai Laur meliputi MMKB Kalbar, DPC POM Sungai Laur, DPC Bala Pangayo, DPC MABT, dan SPM.
Hendra menambahkan bahwa salinan resmi dokumen kesepakatan tersebut kini telah dipegang oleh masing-masing organisasi. Jika di kemudian hari ditemukan adanya praktik kecurangan yang berulang oleh oknum SPBU, maka konsekuensi fatal dipastikan menanti para pelaku.
”Demi memastikan BBM bersubsidi di Sungai Laur disalurkan tepat sasaran, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi. Laporkan segera jika melihat ada aktivitas yang ganjil dan mencurigakan,” pungkas Hendra. (Yani)
