KETAPANG, LENSACYBER.COM – Gelombang protes masyarakat pecah di halaman Kantor Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Senin (8/6/2026). Koalisi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bersama ratusan warga setempat menggelar aksi damai sebagai buntut dari penyegelan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 64.788.16, yang diduga kuat menjadi sarang praktik mafia BBM bersubsidi.
Aksi massa ini diinisiasi oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Persatuan Orang Melayu (POM) Kecamatan Sungai Laur, dengan dukungan penuh dari Ormas Bala Pangayo serta sejumlah elemen kepemudaan dan masyarakat lokal.
Dalam orasinya, Ketua DPC POM Sungai Laur, Hendra Wahyudi, menegaskan empat poin tuntutan krusial yang mewakili jeritan hati masyarakat terdampak. Empat tuntutan tersebut di antaranya:
1. Desakan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan PT Pertamina untuk segera menyalurkan BBM melalui mekanisme penjualan darurat, seperti operasi pasar di wilayah Kecamatan Sungai Laur.
2. Dukungan penuh terhadap langkah Pertamina dan Polda Kalimantan Barat dalam melakukan pembinaan sekaligus penegakan hukum secara radikal terhadap mafia BBM bersubsidi di SPBU 64.788.16.
3. Tuntutan agar proses hukum berjalan profesional, transparan, dan tegas terhadap pengurus maupun pemilik SPBU 64.788.16 yang dinilai telah mencederai dan merampas hak para penerima manfaat.
4. Jaminan agar Minyak dan Gas Bumi (Migas) bersubsidi ke depan dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat Sungai Laur sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
”Jika dalam tujuh hari ke depan tuntutan kami tidak direalisasikan, kami pastikan akan kembali turun ke jalan dengan gelombang massa yang jauh lebih besar,” ancam Hendra Wahyudi di hadapan massa.
Senada dengan itu, Sekretaris DPC Bala Pangayo Kabupaten Ketapang, Junaidi, mengapresiasi keberanian warga yang rela turun ke jalan demi menyuarakan keresahan publik. Menurutnya, suara lantang masyarakat hari ini adalah representasi dari keadilan yang tersumbat akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab.
Junaidi juga menyayangkan sikap perwakilan pengurus SPBU yang hadir mengenakan seragam Pertamina, namun memilih bungkam dan tidak mampu menjelaskan fungsi serta tanggung jawab mereka di hadapan publik.
”Masyarakat Sungai Laur tidak butuh pengurus SPBU yang menyengsarakan rakyat. Ulah mereka nyata-nyata menunjukkan indikasi keterlibatan dalam sindikat mafia BBM bersubsidi,” tegas Junaidi berapi-api.
Suasana sempat menegang seketika saat pengurus SPBU tersebut tampak gagap dan mengelak saat dimintai keterangan terkait polemik yang kini menjadi trending topic di tengah masyarakat Sungai Laur.
Beruntung, situasi yang mulai memanas tersebut berhasil diredam oleh Wakil Ketua I DPC Bala Pangayo, Raya. Dengan sigap, ia mengendalikan keadaan dan menenangkan massa agar tidak terprovokasi.
”Kita harus tetap merujuk pada komitmen awal. Waktu satu minggu ini adalah tenggat yang kita berikan agar Pertamina segera membuka akses penjualan BBM demi menyambung urat nadi perekonomian masyarakat,” imbau Raya tegas.
Meski di bawah guyuran hujan gerimis, semangat massa aksi tidak menyusut sedikit pun. Mereka bertahan di lapangan demi mengawal aspirasi warga yang sudah lama tercekik kelangkaan BBM.
Merespons gelombang protes tersebut, Camat Sungai Laur, Donatus Kantek, menyatakan dukungannya. Dalam pidatonya, ia menilai langkah yang ditempuh warga sudah sangat tepat dan konstitusional, karena hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang.
Donatus mengakui, dampak dari penyegelan SPBU tersebut sangat memukul perekonomian warganya, terutama mereka yang berada di wilayah pelosok.
”Krisis BBM di Sungai Laur saat ini sudah di tahap yang sangat mengkhawatirkan. Di desa-desa pedalaman, harga BBM jenis Pertalite bahkan sudah meroket hingga Rp20.000 per liter,” ungkap Camat.
Pihak otoritas kecamatan berjanji akan segera mengawal dokumen tuntutan massa untuk diteruskan langsung kepada Bupati Ketapang, agar mendapat atensi cepat dari pihak Pertamina pusat maupun regional.
”Harapan kami, Pertamina bisa mengambil langkah diskresi untuk mendistribusikan BBM darurat secepat mungkin demi memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat Sungai Laur,” tambahnya.
Sebelum mengakhiri arahannya, Donatus meminta masyarakat untuk tetap menahan diri, menjaga kondusivitas, serta menghindari tindakan anarkis yang dapat merusak fasilitas umum selama proses birokrasi berjalan.
Ke depan, Pemerintah Kecamatan Sungai Laur berkomitmen untuk duduk bersama Pertamina dan manajemen SPBU guna merumuskan formula distribusi yang sehat. Langkah ini penting agar kuota BBM subsidi dapat mengalir adil hingga ke 19 desa di wilayah Sungai Laur.
Hingga massa membubarkan diri secara tertib, aksi damai ini berjalan kondusif di bawah pengawalan ketat dari aparat keamanan gabungan. Tampak di lokasi, Kapolsek Simpang Dua beserta jajaran, personel Polsek Sandai, serta unsur TNI setempat bersiaga penuh mengamankan jalannya aksi.
Tidak ada Respon