KETAPANG, LENSACYBER.COM – Respons super cepat ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. Hanya berselang satu hari setelah gelombang aksi damai masyarakat Kecamatan Sungai Laur bergulir, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, langsung melayangkan surat resmi kepada PT Pertamina Patra Niaga pada Selasa (9/6/2025).
Langkah taktis ini diambil menyusul lumpuhnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah tersebut setelah SPBU 64.788.16 disegel oleh Pertamina sejak 25 Mei 2025 lalu. Penyegelan itu sendiri merupakan buntut dari temuan truk tangki Patra Niaga yang diduga menyelewengkan dan menjual BBM bersubsidi di jalanan.
Penyegelan sepihak tersebut menyisakan dampak sistemik bagi warga. Tepat di hari ke-15 pasca-penyegelan (8/6/2025), masyarakat Sungai Laur yang dimotori oleh ormas Persatuan Orang Melayu (POM) dan Bala Pangayo menggelar aksi damai di depan Kantor Camat Sungai Laur. Mereka menuntut solusi konkret dari Pemerintah Daerah dan Polda Kalimantan Barat atas kelangkaan BBM yang mencekik aktivitas warga.
Menjawab tuntutan tersebut, Bupati Ketapang bergerak cepat dengan menerbitkan surat bernomor 757/SETDA-EKBANG.500/2025 yang ditujukan kepada Sales Area Manager Retail Kalimantan Barat PT Pertamina Patra Niaga di Pontianak. Surat tersebut berisi permohonan mendesak terkait Penyaluran BBM untuk Masyarakat di Kecamatan Sungai Laur.
Beberapa poin penting dalam Surat Bupati Ketapang. Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan komitmennya untuk menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini terkait dengan adanya dugaan pelanggaran tata kelola dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah tersebut.
Namun di sisi lain, keterbatasan akses BBM yang terjadi saat ini telah membawa dampak yang sangat fatal bagi masyarakat. Kelangkaan tersebut telah melumpuhkan mobilitas warga, mengganggu distribusi logistik kebutuhan pokok, serta menghambat pelayanan kesehatan dan sektor pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.
Kondisi ini diperparah oleh letak geografis wilayah Sungai Laur. Sebaran permukiman di daerah tersebut relatif jauh dari kecamatan lain, sehingga secara teknis mustahil bagi warga untuk mendapatkan pasokan BBM dari wilayah tetangga secara mandiri.
Sebagai solusi darurat, Bupati Ketapang memohon kepada pihak Pertamina Patra Niaga untuk segera mengambil langkah penanganan sementara. Langkah cepat ini sangat diperlukan guna memastikan kebutuhan pasokan BBM masyarakat tetap terpenuhi, tanpa sedikit pun mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.
Gerak cepat Bupati Alexander Wilyo langsung menuai apresiasi tinggi dari para penggerak massa. Ketua DPC POM Sungai Laur, Hendra Wahyudi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian nyata dari orang nomor satu di Ketapang tersebut.
”Terima kasih kepada Bupati Ketapang yang telah peduli dan merespons cepat jeritan kami terkait krisis BBM ini. Kami percaya pemerintah daerah mampu mengurai benang kusut kelangkaan dan mahalnya BBM di Sungai Laur saat ini,” ujar Hendra.
Kendati demikian, Hendra menegaskan bahwa masyarakat akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Warga mendesak aparat penegak hukum untuk menyeret pemilik maupun pengurus SPBU 64.788.16 ke meja hijau.
”Sembari menunggu realisasi pasokan BBM darurat, kami tetap mendukung penuh proses hukum ini sampai ada penetapan tersangka. Jangan tebang pilih. Rakyat kecil yang menyuling 25 liter saja bisa dipenjara dan viral, apalagi ini mafia BBM bersubsidi kelas kakap yang mainnya menggunakan truk tangki. Harus diusut tuntas,” tegas Hendra dengan nada geram.
Tidak ada Respon