PONTIANAK, LENSACYBER.COM — Sebuah cuplikan video yang memperlihatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegur langsung Koordinator Wilayah (Korwil) Kayong Utara, Ardi Arfianto, mendadak viral di media sosial dan memantik sorotan publik.
Insiden canggung tersebut terjadi di tengah pengarahan (briefing) nasional yang berlangsung secara daring via Zoom Meeting. Kepala BGN mendadak menghentikan paparannya untuk menegur Ardi secara terbuka di hadapan ratusan peserta rapat dari seluruh Indonesia. Teguran keras ini disinyalir dipicu oleh sikap Ardi yang dinilai kurang fokus dan malah sibuk bermain ponsel saat pimpinan memberikan instruksi strategis.
Tak lama setelah video tersebut meluas, muncul rumor bahwa Ardi bakal dimutasi ke Papua sebagai bentuk sanksi disiplin. Sontak, momen ini mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk pengamat kebijakan publik.
Menanggapi insiden tersebut, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H., menilai peristiwa ini memantik diskursus penting mengenai etika dan profesionalisme aparatur BGN terlepas dari benar atau tidaknya isu sanksi mutasi tersebut.
”Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional dengan alokasi anggaran besar yang berada di bawah pengawasan ketat pemerintah pusat,” tegas Herman Hofi, Jumat (31/7/2026).
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ini menekankan bahwa seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan BGN dituntut memberikan teladan dalam hal disiplin maupun etika kerja.
”Rapat koordinasi nasional bukan sekadar formalitas, melainkan forum vital untuk penyampaian kebijakan dan evaluasi pelaksanaan program di daerah,” kata Herman.
Ia berharap insiden ini dapat menjadi warning shot (peringatan keras) bagi seluruh Korwil maupun Kepala SPPG di seluruh Indonesia agar lebih serius dan responsif terhadap arahan pimpinan. Mengingat MBG berdampak langsung pada masyarakat luas, kinerjanya akan selalu berada dalam radar pengawasan publik, media massa, hingga lembaga pengawas resmi.
”Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati dalam menjalankan program ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Gizi Nasional belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengonfirmasi apakah narasi pemindahan tugas ke Papua tersebut merupakan keputusan administratif resmi atau sekadar spekulasi liar di media sosial.
Tim redaksi masih terus berupaya menghubungi BGN pusat maupun Ardi Arfianto guna mendapatkan klarifikasi resmi terkait konteks video tersebut. Informasi dalam artikel ini akan diperbarui secara berkala setelah ada keterangan resmi lebih lanjut.
Tidak ada Respon