PURWOREJO, LensaCyber.com – Ketoprak tak sekadar menjadi hiburan rakyat. Di tengah derasnya arus informasi digital, seni tradisional ini dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai media edukasi untuk melawan hoaks, membangun etika bermedia sosial, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak di ruang digital.
Pesan tersebut disampaikan melalui pentas ketoprak berlakon “Wurung” yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Dinkominfostasandi) Kabupaten Purworejo bekerja sama dengan Dewan Kesenian Purworejo (DKP) dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Rabu malam (14/10/2026), di Pendopo Kutoarjo.
Pementasan yang melibatkan tim produksi Lare Seniman itu menjadi bagian dari upaya penyebarluasan informasi publik melalui Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra), dengan pendekatan budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
Kepala Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo, Ganis Pramudito, S.S.T.P., M.Si., menegaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa tantangan serius. Selain mempermudah akses informasi, ruang digital juga menjadi tempat beredarnya hoaks, informasi menyesatkan, dan isu negatif yang berpotensi memicu konflik serta mengganggu ketenteraman masyarakat.
“Seni pertunjukan seperti ketoprak bukan sekadar tontonan dan hiburan, melainkan juga menjadi tuntunan dan benteng edukasi. Budaya lokal adalah media diseminasi informasi yang sangat ampuh—mudah diterima, menyentuh hati, dan mempererat tali silaturahmi antarwarga,” ujar Ganis.
Perlindungan Anak Jadi Sorotan
Tak hanya mengangkat pelestarian budaya Jawa, pementasan tersebut juga menyisipkan pesan mengenai pentingnya etika bermedia sosial dan perlindungan anak di ruang digital.
Ganis menyoroti sejumlah risiko yang mengintai anak saat menggunakan perangkat digital, mulai dari perundungan siber (cyberbullying), penipuan daring, hingga paparan konten kekerasan dan pornografi yang tidak sesuai dengan usia mereka.
Ia juga menyampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Purworejo terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan PP TUNAS.
Menurut Ganis, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan anak, termasuk melalui pembatasan akses terhadap media sosial dan platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Kebijakan perlindungan itu, lanjutnya, memiliki tujuan penting: menjaga kesehatan mental dan tumbuh kembang anak, mencegah mereka menjadi korban kejahatan siber maupun terpapar informasi palsu, serta mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi penggunaan gawai.
Keluarga dan Komunitas Jadi Benteng Utama
Ganis menegaskan, upaya menciptakan ruang digital yang aman bagi anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, orang tua, komunitas, dan pelaku seni memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai penggunaan teknologi secara bijak.
“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Peran keluarga, orang tua, serta komunitas seperti FK Metra dan para seniman sangat menentukan suksesnya perlindungan ini. Mari kita jadikan benteng keluarga sebagai penyaring utama agar anak-anak kita tumbuh cerdas, aman, dan berkarakter,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Kesenian Purworejo Agus Pramono dan narasumber dari MAFINDO, Kasihani, yang juga terlibat langsung sebagai pemain. Hadir pula jajaran kerabat kerja, pemain, serta tim produksi Lare Seniman.
Melalui pendekatan seni tradisional, pesan literasi digital diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mudah dipahami, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya lokal sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Purworejo.
Sumber: IKP/CHY
Tidak ada Respon