LAMPUNG TIMUR, LENSACYBER.COM — Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diminta untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan besaran anggaran, melainkan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Seruan ini disampaikan Afrianando Sanjaya, Wakil Ketua DPD Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARAJP) Lampung. Jumat (6/11/2026).
Afrianando menilai kebijakan anggaran di bawah kepemimpinan Bupati Ela Siti Nuryamah perlu mendapat pengawasan dan evaluasi publik secara serius. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2024, tingkat kemiskinan di Lampung Timur mencapai 13,19 persen atau sekitar 142.700 jiwa, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sebesar 3,02 persen. Meski angka pengangguran mengalami penurunan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Pinjaman Rp300 Miliar: Pembangunan atau Beban Baru?
Salah satu hal yang disorot adalah rencana pinjaman daerah sebesar Rp300 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembiayaan APBD tahun 2026. Afrianando mengingatkan bahwa pinjaman tersebut bukanlah uang gratis, melainkan kewajiban yang harus dikembalikan oleh rakyat di masa mendatang.
“Pemerintah harus membuka secara transparan ke mana uang tersebut digunakan, proyek apa yang dibiayai, berapa biaya setiap pekerjaan, berapa bunga dan biaya pinjaman, serta bagaimana kemampuan daerah membayar kewajibannya,” tegasnya.
Penataan Kawasan Patung Badak Rp9 Miliar, Di Mana Prioritasnya?
Pihaknya juga mempertanyakan urgensi anggaran penataan kawasan depan Kantor Pemkab Lampung Timur, yang diduga mencapai Rp9 miliar, termasuk rencana pembongkaran atau penghapusan ikon patung Badak Sumatera.
“Ketika masyarakat masih berjuang menghadapi kemiskinan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan tekanan ekonomi, pemerintah harus mampu menjelaskan mengapa penataan kawasan depan kantor pemerintahan dengan anggaran mencapai Rp9 miliar menjadi prioritas,” ujar Afrianando.
Ia menegaskan tidak menolak pembangunan maupun penataan ruang publik. Namun, setiap rupiah uang rakyat harus digunakan berdasarkan kebutuhan yang jelas, efisien, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mempercantik kawasan perkantoran, sementara persoalan kesejahteraan rakyat belum terselesaikan. Rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur desa, dan keberpihakan terhadap ekonomi masyarakat.”
Lima Poin Permintaan BARAJP kepada Pemkab Lampung Timur
BARAJP Lampung meminta Bupati Ela Siti Nuryamah beserta jajarannya untuk:
1. Membuka dokumen lengkap pinjaman Rp300 miliar dari PT SMI, termasuk perjanjian, besaran bunga, jangka waktu pembayaran, serta dampaknya terhadap fiskal daerah.
2. Menjelaskan secara terbuka rincian anggaran penataan kawasan depan Kantor Pemda yang disebut mencapai Rp9 miliar, termasuk alasan pembongkaran ikon patung Badak Sumatera.
3. Mengevaluasi belanja yang tidak mendesak dan mencegah pemborosan anggaran daerah.
4. Memperioritaskan pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, kesejahteraan petani, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
5. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran daerah.
Rakyat Berhak Bersuara, Pemerintah Wajib Mendengarkan
Afrianando mengajak seluruh masyarakat Lampung Timur untuk tidak bersikap apatis terhadap kebijakan publik. Warga berhak meminta penjelasan, menyampaikan kritik, dan mengawasi setiap penggunaan uang negara melalui jalur yang demokratis dan konstitusional.
“Jangan takut bertanya dan jangan diam ketika kebijakan publik menyangkut masa depan kita. Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan sekadar berapa banyak proyek yang dibangun atau berapa besar anggaran yang dihabiskan, tetapi seberapa besar perubahan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat,” pungkasnya. (I*)
Tidak ada Respon