Pemalang , Lensacyber.com — Menjelang penutupan tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemalang) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) gencar menyelesaikan sejumlah paket pekerjaan fisik strategis.
Langkah ini ditempuh demi mengakselerasi konektivitas wilayah sekaligus mengoptimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 sebelum batas akhir tahun.
Berdasarkan data evaluasi fisik perangkat daerah dan sistem pengadaan secara elektronik, fokus pekerjaan di triwulan akhir ini mencakup rekonstruksi jalan serta pematangan fasilitas kesehatan.
Sektor infrastruktur jalan menjadi prioritas utama, di antaranya Rekonstruksi Ruas Jalan Paket 6 di Pedurungan senilai Rp5,8 miliar oleh CV Inovasi Putra Sakti, Rekonstruksi Ruas Jalan Paket 4 senilai Rp8,2 miliar, serta perbaikan di ruas Belik–Watukumpul dan Bantarbolang (Lenggerong–Glandang).
Selain infrastruktur jalan, Pemkab Pemalang turut memfokuskan alokasi anggaran untuk revitalisasi fasilitas publik dan kesehatan.
Proyek lanjutan pembangunan RSUD Tipe D Randudongkal senilai Rp45,5 miliar kini berada dalam tahap evaluasi ulang teknis dan penyesuaian struktur agar dapat segera dioptimalkan bagi masyarakat Pemalang selatan.
Guna menutupi celah fiskal akibat penurunan dana transfer pusat sekaligus mempercepat pembangunan layanan dasar, Pemkab Pemalang mengambil kebijakan strategis dengan menarik pinjaman daerah dari Bank Jateng senilai total Rp200 miliar.
Dana pinjaman tersebut dialokasikan secara spesifik ke dalam dua sektor utama:
Infrastruktur Jalan (Rp145 Miliar): Difokuskan untuk mempercepat perbaikan, rekonstruksi, and betonisasi berbagai ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan, termasuk proyek ruas Jalan Tegallmlati–Loning senilai Rp5,45 miliar.
Fasilitas Kesehatan (Rp55 Miliar): Dialokasikan untuk membiayai kelanjutan pembangunan fisik gedung RSUD Tipe D Randudongkal beserta pengadaan alat-alat kesehatan pendukung.
Di sisi lain, hingga kini dokumen resmi rekapitulasi lengkap daftar proyek khusus dari APBD Perubahan 2026 belum dirilis secara terbuka kepada publik oleh Pemkab Pemalang maupun DPUPR. Kendati demikian, masyarakat dapat memantau data rencana pengadaan dan perbaikan infrastruktur secara berkala melalui laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP LKPP) maupun kanal transparansi resmi Pemkab Pemalang.
Kebijakan pemerintah daerah yang memaksakan proyek fisik besar-besaran di penghujung tahun menggunakan dana pinjaman bank menuai tanda tanya besar dari publik. Muncul keresahan di tengah masyarakat, apakah megaproyek ini murni untuk kepentingan rakyat, ataukah justru menyisakan celah keuntungan bagi kelompok pemangku kebijakan tertentu.
Sejumlah awak media dan pemerhati sosial menemukan indikasi pelaksanaan proyek yang terkesan kurang profesional di lapangan. Pengaturan lalu lintas yang semrawut, minimnya rambu peringatan, serta lemahnya pengawasan dari konsultan maupun dinas terkait memicu kekacauan arus lalu lintas.
Kondisi tersebut terlihat di ruas jalan Paduraksa–Lobongkok, di mana aktivitas pekerja pabrik terpaksa berdesakan saat berangkat dan pulang kerja. Situasi serupa juga terjadi di jalur Bojongbata–Sumberharjo, di mana pengecoran jalan yang masih basah diterobos kendaraan akibat minimnya rambu dan pengawasan ketat.
“Menggunakan uang rakyat kok sembrono. Lantas maksudnya apa, masyarakat kecil atau orang awam jadi dibuat kacau,” ujar salah satu pemerhati sosial yang meminta identitasnya dirahasiakan demi menghindari stigma negatif di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Pemalang dan DPUPR belum memberikan keterangan resmi terkait kritik tajam ihwal lemahnya pengawasan serta urgensi pinjaman ratusan miliar rupiah yang dinilai terburu-buru di akhir tahun anggaran.
Tidak ada Respon