Boyolali – Lensacyber.com – Proyek pembangunan Pasar Karanggede, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, senilai Rp24.999.777.000 dari APBD Kabupaten Boyolali, menuai sorotan. Selain dugaan belum optimalnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengendalian mutu konstruksi juga menjadi pertanyaan. Ironisnya, upaya konfirmasi kepada kontraktor pelaksana maupun Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Boyolali, Yulius, hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan tanggapan.
Berdasarkan pantauan tim media di lokasi, Kamis (5/11/2026), sejumlah pekerja terlihat beraktivitas tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) secara memadai. Helm keselamatan, sepatu pelindung, rompi keselamatan, dan perlengkapan pengaman lainnya belum tampak digunakan secara menyeluruh.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai penerapan standar K3 oleh kontraktor. Padahal, kewajiban penggunaan APD telah diatur dalam Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010.
Sorotan berikutnya menyangkut pengendalian mutu pekerjaan. Tim media mendapati proses pencampuran semen dan pasir untuk pekerjaan pasangan batu pondasi serta pasangan bata dilakukan secara manual.
Metode manual memang tidak otomatis menunjukkan pekerjaan berkualitas rendah. Namun, kesesuaian komposisi campuran, takaran material, dan hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis kontrak wajib dipastikan melalui pengendalian mutu serta pengawasan yang memadai.
Kontraktor Sulit Dikonfirmasi, Yulius Tak Merespons
Tim media telah berupaya meminta klarifikasi kepada kontraktor pelaksana, PT Ramadika Mandiri–PT Mutiara Elwan Perkasa (KSO). Namun, pihak yang berwenang memberikan penjelasan belum berhasil ditemui.
Saat ditanyakan mengenai keberadaan pelaksana maupun penanggung jawab lapangan, salah seorang staf menyampaikan bahwa pihak terkait sedang berkeliling area proyek. Tim kemudian menunggu di kantor direksi keet, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil.
Konfirmasi juga telah disampaikan kepada Kepala DPUPR Kabupaten Boyolali, Yulius, melalui pesan WhatsApp, dari tanggal 7/11/2026 hingga berita ini diturunkan ,khususnya mengenai temuan penerapan K3 dan pengendalian mutu konstruksi. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada jawaban maupun tanggapan yang diberikan.
Tidak adanya respons tersebut patut menjadi perhatian. Sebagai pimpinan instansi teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah, DPUPR memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan bagaimana pengawasan proyek bernilai hampir Rp25 miliar tersebut dijalankan.
PPK dan DPUPR Harus Buka Suara
Dengan nilai kontrak hampir Rp25 miliar, keberhasilan pembangunan Pasar Karanggede tidak cukup hanya diukur dari progres fisik. Keselamatan pekerja, kualitas material, kesesuaian spesifikasi teknis, serta efektivitas pengawasan merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, dan DPUPR Boyolali perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai penerapan K3, penyediaan dan penggunaan APD, mekanisme pengujian material, hingga hasil evaluasi mutu pekerjaan di lapangan.
Publik juga berhak mengetahui apakah seluruh tahapan pekerjaan telah berjalan sesuai dokumen kontrak dan apakah pengawasan telah dilaksanakan secara optimal.
Persoalan ini bukan tudingan bahwa telah terjadi penyimpangan konstruksi maupun pelanggaran K3. Namun, temuan lapangan tersebut merupakan persoalan yang layak diverifikasi dan dijelaskan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Konfirmasi media merupakan bagian dari proses jurnalistik untuk menguji informasi sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak terkait menyampaikan penjelasan. Sikap kritis pers bukan intervensi terhadap pekerjaan pemerintah, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial demi memastikan penggunaan anggaran publik berlangsung transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, kontraktor pelaksana maupun Kepala DPUPR Boyolali, Yulius, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan tim media.
Redaksi LensaCyber.com akan terus melakukan penelusuran dan meminta klarifikasi kepada PPK, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, serta DPUPR Kabupaten Boyolali. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait.
TIM
Tidak ada Respon